DOBO – “Selamat pagi Pak Mos.”
“Pagi Pak, lagi buat apa?”
“Lagi tunggu speed (perahu motor cepat).”
“Mau ke mana?”
“Ke kota.”
Demikian percakapan pagi itu antara saya dan Moses Konoralma, salah satu wartawan senior di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.
Sudah menjadi rutinitas harian bagi Moses. Bersama sekitar 300 jiwa penduduk di Dusun Lamerang, Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, ia harus menyeberangi Selat Wokam menuju Kota Dobo di Pulau Gwamar.
Taruhan Nyawa Menembus Selat Wokam
“Setiap hari kami harus menyeberangi selat ini. Biasanya dari Lamerang, kami naik speed atau kedo-kedo kalau cuaca sedang teduh (tenang). Nanti sore baru kembali lagi, karena rumah dan tempat tinggal kami di Lamerang,” ujar Moses.
Penyeberangan dari Lamerang di Pulau Wokam menuju Kota Dobo di Pulau Gwamar memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit, itu pun jika cuaca mendukung.
Meski berada di antara Teluk Tanjung Lampu dan Tanjung Wokam, selat ini menyimpan bahaya yang nyata. Di lokasi ini, sebuah speed yang ditumpangi para pelajar pernah tenggelam dan menelan korban jiwa.
Nadi Kehidupan yang Tak Bisa Berhenti
Meski berisiko, aktivitas menyeberangi selat tidak bisa dilarang, apalagi dihentikan. Moses menjelaskan bahwa mayoritas aktivitas masyarakat Dusun Lamerang maupun Desa Wokam berpusat di Kota Dobo.
Mulai dari urusan sekolah (SMP dan SMA), hingga perkuliahan. Sebaliknya, para guru yang tinggal di Kota Dobo juga harus menyeberang untuk bertugas di Wokam dan Karangguli.
Bukan hanya siswa, pegawai negeri sipil (PNS), dan jurnalis yang bergantung pada jalur laut ini. Masyarakat sipil pun harus bertaruh nyawa menyeberangi selat demi belanja kebutuhan pokok atau mengurus administrasi di pemerintahan.
Mereka mengandalkan speed boat berukuran kecil dengan tarif Rp5.000 untuk sekali jalan. Mobilitas tinggi ini sudah berlangsung sejak desa-desa tersebut terbentuk hingga hari ini.
Pelabuhan Rp53 Miliar yang Belum Berfungsi
Terkait akses transportasi, Pemerintah Pusat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Maluku sebenarnya telah merampungkan pembangunan fisik fasilitas pelabuhan. Namun, hingga kini fasilitas tersebut belum juga difungsikan.
Informasi dari berbagai sumber menyebutkan, proyek Pembangunan Pelabuhan Dobo ini menelan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp53 miliar. Anggaran besar tersebut dicairkan secara bertahap pada tahun 2019, 2020, dan 2023. (*)
Oleh : Yoseph S. Labok
