ARAFURAsiber.com, DOBO – Pemerintah Pusat terus memusatkan perhatian pada pembangunan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Melalui Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru, sejumlah program pro-rakyat yang tertuang dalam Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan siap diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2026.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kepulauan Aru, Imanuel Siarukin, menjelaskan bahwa total anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai berbagai program strategis ini mencapai lebih dari Rp108 miliar.
Seluruh anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2026 melalui dua kementerian terkait.
“Total anggaran yang dikucurkan sebesar 108 miliar rupiah lebih. Ini merupakan bentuk perhatian besar dari Pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru,” ujar Siarukin kepada media, Rabu (09/09).
Program pro-rakyat ini akan difokuskan di tiga kecamatan kategori 3T di Kepulauan Aru dengan rincian intervensi program sebagai berikut: Perluasan Jaringan Listrik (Kementerian ESDM RI). Guna membuka akses energi yang merata, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI mendanai proyek perluasan jaringan listrik di tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Aru Selatan Timur: Menerima alokasi terbesar dengan nilai pekerjaan mencapai Rp54 miliar lebih. Kecamatan Sir-Sir: Mendapatkan alokasi anggaran pekerjaan sebesar Rp26 miliar lebih. Kecamatan Aru Tengah Timur: Mendapatkan alokasi anggaran pekerjaan sebesar Rp24 miliar lebih.
Pembangunan Fasilitas Navigasi Pelayaran (Kemenhub RI)
Selain infrastruktur kelistrikan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI juga mengintervensi sektor keselamatan pelayaran di wilayah perbatasan. Langkah ini diwujudkan melalui pembangunan lampu suar sistem single pipe untuk jalur alur masuk Pelabuhan Kobror yang terletak di Kecamatan Aru Tengah Timur. Proyek penunjang transportasi laut ini menelan anggaran sebesar Rp2 miliar lebih.
Melalui sinergi lintas kementerian ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dasar kelistrikan dan transportasi laut dapat mendongkrak roda perekonomian masyarakat, sekaligus memperkokoh kedaulatan negara di wilayah beranda terdepan NKRI. (*)
Oleh : Agus Labetubun
Editor : Redaksi
